Publikasi & Berita

Kajian Publik

Birokrasi di Ambang Batas: Mengapa Kapasitas Teknis dan Mental SDM Aparatur Daerah Menentukan Nasib Fiskal PAD-nya?

28 Juli 2026 RM. Wiwing H

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia kini tengah menghadapi tantangan pengelolaan kas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menghadirkan tantangan fiskal baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda) (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Berita

Tata Kelola Keuangan Negara Hadapi Tantangan, PSHKP Sebut Harus Jadi Instrumen Kesejahteraan Rakyat

24 Juli 2026 Sabik Aji Taufan

JawaPos.com - Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP) menyoroti pengelolaan tata keuangan di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan. Permasalahan yang banyak ditemukan berupa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akuntabilitas belanja pemerintah, hingga efektivitas implementasi regulasi di tingkat pusat maupun daerah.

Berita

PSHKP Soroti Tata Kelola Keuangan Publik

23 Juli 2026 Cahya Mulyana

DEWAN Ahli Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik Mulia Panusunan Nasution, menilai tata kelola keuangan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akuntabilitas belanja pemerintah, hingga efektivitas implementasi regulasi di tingkat pusat maupun daerah.

Berita

PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik

23 Juli 2026 Sucipto

JAKARTA - Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP) resmi diluncurkan. Lembaga kajian yang fokus pada pengembangan kebijakan, pendidikan, penelitian, serta pendampingan di bidang hukum dan keuangan publik tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

Berita

Eks Sekjen Kemenkeu Dirikan PSHKP, Soroti Optimalisasi PAD dan Tata Kelola Keuangan Daerah

23 Juli 2026 Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Dr. Mulia Panusunan Nasution, menilai tata kelola keuangan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan tersebut mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akuntabilitas belanja pemerintah, hingga efektivitas implementasi regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Mulia, pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif. Ia menilai setiap kebijakan fiskal perlu diimplementasikan secara efektif, efisien, dan transparan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berita

PSHKP Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik, Jadi Mitra Strategis Pemerintah

23 Juli 2026 Patricia Aurelia

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta pendampingan yang tepat. Menjawab kebutuhan tersebut, Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP) hadir sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kapasitas aparatur dan institusi di bidang hukum serta keuangan publik.