PSHKP Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik, Jadi Mitra Strategis Pemerintah

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta pendampingan yang tepat. Menjawab kebutuhan tersebut, Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP) hadir sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kapasitas aparatur dan institusi di bidang hukum serta keuangan publik. PSHKP menjalankan berbagai kegiatan mulai dari pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi hingga pendampingan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga sektor swasta. Melalui pendekatan berbasis regulasi terbaru dan praktik terbaik, PSHKP berkomitmen mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, PSHKP menghadirkan berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti bimbingan teknis, workshop, seminar nasional, webinar, executive training hingga in house training yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Selain pengembangan SDM, PSHKP juga menyediakan layanan penelitian dan kajian kebijakan publik, penyusunan naskah akademik, policy brief, studi kelayakan, evaluasi program pemerintah hingga benchmarking daerah. Pada aspek konsultasi, lembaga ini memberikan pendampingan dalam penyusunan regulasi, pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, manajemen risiko, audit internal, hingga penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tidak hanya itu, PSHKP juga menyediakan layanan hukum litigasi maupun non litigasi, pendampingan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), reformasi birokrasi, pengelolaan BLUD, BUMD, hingga perencanaan dan penganggaran. Untuk mendukung kualitas layanan, PSHKP diperkuat oleh dewan ahli yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi berpengalaman di bidang hukum, pemerintahan, dan keuangan publik. Keunggulan lain yang ditawarkan adalah materi pelatihan yang selalu mengikuti perkembangan regulasi, metode pembelajaran berbasis studi kasus nyata, narasumber nasional yang kompeten, sertifikat pelatihan, serta pendampingan pascapelatihan. Melalui komitmen tersebut, PSHKP berharap dapat menjadi mitra terpercaya bagi kementerian, pemerintah daerah, DPRD, BPKAD, BPKP, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga dunia usaha dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Bagi kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, maupun dunia usaha yang ingin memperoleh informasi mengenai program pelatihan, konsultasi, penelitian, atau pendampingan, dapat menghubungi: Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP) Wisma GMT Institute Jl. Kendal No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310. GMT Institute of Property Management Person in Charge: Ferryanto S. Telepon/WhatsApp: 0851-4326-9679 Email: admincenter@pshkp-indonesia.com | humas@pshkp-indonesia.com