Kebijakan publik berbasis bukti menempatkan data, kajian hukum, analisis fiskal, dan evaluasi dampak sebagai dasar utama dalam proses perumusan kebijakan.
Kebijakan
Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Ringkasan kebijakan mengenai pentingnya data, analisis hukum, dan evaluasi fiskal dalam penyusunan kebijakan publik.
Rujukan Resmi Pemerintah
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
JDIH BPK RI
Rujukan resmi pemerintah untuk urusan pemerintahan daerah dan relasi kewenangan pusat-daerah.
Buka Sumber Resmi